jakarta.siberindo.co – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/07/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara membahas sejumlah program strategis di sektor energi, mencakup percepatan pemerataan akses listrik di seluruh desa, pengembangan energi baru terbarukan, penguatan ketahanan pasokan energi nasional, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan.
Usai pertemuan, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa program listrik desa menjadi salah satu prioritas utama. Ia menuturkan, dari total sekitar 11.000 desa yang belum menikmati aliran listrik, pemerintah telah berhasil menjangkau lebih dari 1.400 desa sepanjang tahun 2025.
“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” jelas Menteri Bahlil di hadapan awak media.
Terkait transisi energi, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan groundbreaking perdana dalam waktu dekat sebagai langkah nyata implementasi energi bersih.
“Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, Menteri Bahlil memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap dalam kondisi aman. Menurutnya, cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimum yang ditetapkan.
“Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa harga BBM dan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan, sejalan dengan keputusan pemerintah, meskipun terjadi fluktuasi harga minyak dunia.
“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” tuturnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Presiden menginstruksikan agar pasokan BBM untuk nelayan tetap terjamin guna mendukung kelancaran usaha dan kesejahteraan mereka.
“Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya,” tuturnya.
Di sisi fiskal, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan PNBP dari sektor pertambangan mineral melalui penataan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara.
“Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi,” pungkasnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan keadilan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
